desentralisasi politik. Melalui proses demokratisasi dan desentralisasi, para lokal strongmen dan bos ekonomi semakin memperoleh kesempatan untuk menjabat kursi sentral di lembaga. desentralisasi politik

 
 Melalui proses demokratisasi dan desentralisasi, para lokal strongmen dan bos ekonomi semakin memperoleh kesempatan untuk menjabat kursi sentral di lembagadesentralisasi politik  Semakin aktif dan meluasnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan akan menciptakan keterwakilan masyarakat, memperluas akses masyarakat miskin  Desentralisasi politik atau demokrasi, tipe ini termasuk kedalam kekuasaan adinistratifm keuangan dan politik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang mana termasuk penciptaan kekuasaan masyarakat untuk menentukan bentuk

Dalam negara kesatuan, seluruh bagian dan urusan di kelola oleh pemerintah pusat. Konsep ini telah di tetapkan sebagaiDesentralisasi politik bertujuan untuk memberikan warga negara atau beberapa perwakilan terpilih lebih banyak kekuasaan dalam pengambilan keputusan publik. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah baik provinsi. Desentralisasi politik, yakni pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu. Namun karena alasan keluasan wilayah dan bervariasinya segmentasi masyarakat, kekuasaan tersebut dibagi. Kebijakan desentralisasi di Indonesia belum juga mampu memenuhi harapan akan munculnya pemerintahan demokratis yang membawa kesejahteraan pada masyarakat. Dinamika politik lokal menjadi sangat beragam dan kompleks ketika adanya tuntutan desentalisasi atau otonomi daerah. Bab. Politik (arti & contoh)? desentralisasi politik : pengakuan adanya hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri pada badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat daerah-daerah tertentu. (Desentralisasi dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan dimana Pemerintah Pusat secara formal mendelegasikan kewenangan, institusi, beserta segenap sumber daya kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah terkait urusan politik, administrasi, dan. See full list on nasional. Pada negara kesatuan, seluruh bagian negara dikelola oleh pemerintah pusat. The political history of decentralization in Indonesia since independence. Dalam hal ini, desentralisasi. Dalam implementasinya, desentralisasi fiskal belum optimal dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Desentralisasi Politik. Dalam pelaksaan desentralisasi di Indonesia yang sudah berlangsung sejak lama selalu ada hambatan , sehingga diperlukan upaya,. com Tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dengan politik otonomi adalah memelihara hubungan antara pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan. DESENTRALISASI DAN IMPLIKASINYA. DESENTRALISASI FISKAL DAN STABILITAS POLITIK DALAM KERANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Proborini Hastuti proborini. Desentralisasi dalam arti self government menurut Smith dalam Khairul Muluk22 berkaitan dengan adanya subsidi teritori yang memiliki self government melalui lembaga politik yang akan direkrut secara demokratis sesuai dengan batas yuridiksinya. Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Upaya ini didorong oleh kenyataan bahwa daerah harus mempunyai dana yang cukup untuk melakukan kegiatan, baik itu rutin maupun pembangunan. Dengan perkataan lain ,apapun yang terjadi di daerah adalah from the people, by the. Sedangkan arti otonomi dalam KBBI adalah pemerintahan sendiri dan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan juga kewajiban daerah untuk mengatur. Tujuan dari desentralisasi politik ini adalah upaya meningkatkan local accountability, local responsiveness, menjamin political equality, dan kesempatan training for political leadership baik bagi politik di. F. com AbstrakTujuan desentralisasi politik adalah memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada warga negara atau para wakil yang duduk di lembaga perwakilan dalam proses pembuatan keputusan publik. Dalam makna ketatanegaraan, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah. 1. Dalam hal ini pemerintah pusat akan diberikan kepada pemerintah yang lebih rendah. Karena, mereka bisa merestorasi kekuasaan politik dan meneguhkan penguasaan mereka atas sumber daya sosial dan ekonomi. hastuti@gmail. Strong menjelaskan, dalam konsep tersebut, negara kesatuan memiliki pemerintah pusat yang berwenang atau berhak dalam mengatur keseluruhan daerahnya. Desentralisasi politik adalah pelimpahan kekuasaan maupun kewenangan di bidang politik. Pelimpahan kewenangan tersebut secara umum terdapat empat bidang, yakni desentralisasi. Nah itulah pembagian. Pengertian Otonomi daerah dan Pentingnya bagi indonesia. Artinya aspek politik dari desentralisasi atau otonomi daerah lebih kental dibandingkan dengan aspek ekonomi politik desentralisasi. Stock: 29. Sedangkan pada era berlakunya UU Nomor 32/2004 sampai dengan saat ini, desentralisasi politik dan administratif secara regulatif/empirik dicoba diseimbangkan dengan mengurangi penekanan pada desentralisasi politik. 1. Karakteristik desentralisasi politik atau demokrasi bervariasi. Semetara itu, Politik Etis dalam bidang ekonomi diterjemahkan dalam apa yang disebut Trias van Devender. Pengenalan karakteristik akademik penulis lebih saya dalami setelah bersama-sama menulis buku berjudul Politik Desentralisasi di Indonesia (tahun 2017), yang diterbitkan oleh IPDN Press. 56 Dari sisi pemerintahan, desentralisasi yang lebih luas ini memandang pengambilan keputusan. Politik Dinasti dan Desentralisasi Robinson Sembiringa, Muba Simanihuruka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan-20155 [email protected] politik berlangsung dinamis. Kebijakan desentralisasi di Indonesia belum juga mampu memenuhi harapan akan munculnya pemerintahan demokratis yang membawa kesejahteraan pada masyarakat. Sejak kebijakan desentralisasi digulirkan pada tahun 1999/2000, PolGov – melalui pendahulunya yaitu laboratorium PLOD/Ilmu Politik dan JIP/JPP – telah mengawal proses desentralisasi baik pada level pemerintah pusat maupun pada level pemerintah daerah. power, from top level to lower level, in a territorial hierarchy, which could be one of government within a state, or offices within a large organisation. adjar. Dengan kata lain, segala bentuk kewenangan sangat tergantung kepada pemerintah pusat. desentralisasi perlu mendapat perhatian secara serius dan sungguh-sungguh. Walaupun dalam hal ini formulasi definsi desentralisasi yang diajukan terlihat lebih merujuk pada perspektif desentralisasi politik, dengan tekanan pada aspek penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, namun dalam formulasi tujuan yang hendak dicapai tidak mendikotomikan antara tujuan menurut konsep desentralisasi. Hal tersebut juga didukung oleh pendapat Eko (2005),Desentralisasi: Studi Kasus Tentang Dinamika Kekuasaan Zulkifli Nurdin Di Jambi. Secara lebih luas, Manor (1997: 8) Keuntungan desentralisasi mempertahankan bahwa bentuk-bentuk Sehubungan dengan keuntungan dari desentralisasi politik termasuk kasus- dari desentralisasi, banyak studi yang kasus dimana orang-orang di dalam menggambarkan bahwa desentralisasi insitusi atau otoritas tertentu dipilih mempuyai dampak positif bukan. Pemberian izin pendirian partai-partai politik dan serikat-serikat buruh baru; Pembebasan tahanan-tahanan politik; Pembatasan masa jabatan presiden menjadi dua periode lima tahun; Desentralisasi kekuasaan ke daerah; Keputusan penting lainnya adalah penjadwalan pemilihan umum baru, yang diselenggarakan pada bulan Juni 1999. Dekonsentralisasi atau desentralisasi jabatan adalah penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah terkait kepegawaian. com UPN “Veteran” Jawa Timur ABSTRAK Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi dari keputusan politik desentralisasi atau politik otonomi daerah yang diambil pemerintah. Dalam hal ini pemerintah pusat akan menyerahkan sepenuhnya kepada kewenangan politik daerah kepada pemerintahan daerah tersebut. Indonesia,. Tujuannya adalah membangun good governance mulai dari akar rumput politik. Semula, menurut Katorobo (2004),. Pembangunan wilayah antara Kawasan Barat. Desentralisasi politik bertujuan untuk memberikan warga negara atau beberapa perwakilan terpilih lebih banyak kekuasaan dalam pengambilan keputusan publik. Tiga prinsip dasar desentralisasi yang diterapkan adalah desentralisasi politik (devolusi), dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Ini bertujuan agar daerah memiliki kontrol yang lebih besar atas pengambilan keputusan politik dan pembangunan daerah, serta mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah. Politik. 26 4. Berbagai definisi tentang desentralisasi dan otonomi daerah telah banyak dikemukakan yang pada umumnya didasarkan kepada sudut pandang yang berbeda. Hal seperti ini membawa masalah bagi daerah, dan berpikir bahwa daerah akan melakukan upaya maksimalisasi, bukan optimalisasi, perolehan pendapatan daerah. Baik mengenai politik pelaksanaannya, perencanaan, maupun segi pembiayaan. Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Desentralisasi. Desentralisasi Politik. desentralisasi politik (devolusi) terjadi karena tuntutan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. . UNIVERSITAS ANDALAS. Larry Diamond (2004) bahkanDesentralisasi, dinasti politik dan kemiskinan di Indonesia Sujarwoto a a Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Indonesia ——— Corresponding author. Tujuan politik berarti bahwa implementasi desentrasilasi dimaksudkan untuk membangun dan menciptakan insfrastuktur politik yang demokratis dalam rangka mewujudkan. 1, April 2021 E-ISSN : 2721-3730 P-ISSN : 2656-5439 23 BEST PRACTICES DESENTRALISASI POLITIK DI KABUPATEN DHARMASRAYA SEBAGAI DAERAH OTONOMI BARU (DOB) Mia Santika Jurusan Ilmu Politik, Fisip, Universitas Andalas Email: miasantikaaa25@gmail. Itulah esensi yang terpenting dari sebuah jargon ‘desentralisasi. Istilah desentralisasi tentu saja bukan sesuatu yang baru dalam sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. tetapi desentralisasi. 2. Pola perkembangan wilyah di Indonesia telah mengalami perubahan dari sebelumm era reformasi hingga era saat ini. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan bentuk-bentuk pemerintahan yang lebih partisipatif dengan memberikan pengaruh yang lebih besar kepada warga negara, atau. PENDAHULUAN. Karakteristik desentralisasi politik atau demokrasi bervariasi. Dalam devolusi, yang didesentralisasikan adalah wewenang mengambil keputusan politik dan administrasi (Joko Widodo, hal. Desentralisasi politik yang diupayakan untuk mendekatkan demokrasi dengan masyarakat akar rumput menuai jalan buntu (Cohen, 2010). Desentralisasi administrasi merupakan pelimpahan kewenangan layanan publik kepada. Devolusi menurut Rondinelli adalah penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsiNamun demikian, disebabkan arti dari konsep desentralisasi dapat dihubungkan dengan berbagai aktor dan juga mekanisme dari sebuah sistem pemerintahan, konsep desentralisasi dalam tulisan ini dapat secara umum diberi karakteristik sebagai transfer dari tugas-tugas, resources dan kekuatan politik kepada level menengah. 4 Dalam disertasi ini, definisi dari Rondinelli dan World Bank dijadikan sebagai acuan dasar tentang desentralisasi. Menurut Saldi Isra, bila dilacak . Abstract. Dalam bidang politik, para penggagas Politik Etis menyerukan segera diterapkan kebijakan desentralisasi. Dorodjatun K. Dr. DESENTRALISASI FISKAL DAN STABILITAS POLITIK DALAM KERANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Proborini Hastuti proborini. Pendahuluan Desentralisasi telah menjadi bagian penting dalam pembangunan Indonesia sejak hampir dua dasawarsaPengantar: Artikel ini adalah tulisan yang dibuat untuk tugas akhir mata kuliah Ekonomi Politik di FEUI yang diampu oleh Prof. JDPL (Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal) Vol. Jenis Desentralisasi. com UPN “Veteran” Jawa Timur ABSTRAK Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi dari keputusan politik desentralisasi. Kata Politik yang ditempatkan di belakang sebuah kata. Bidang ekonomo sedang diguncang oleh. Marbun dalam Kamus Politik mengatakan bahwa dalam sentralisasi pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik dilakukan secara terpusat. PENDAHULUAN Perdebatan mengenai konsep desentralisasi selalu berkembang mengikuti perubahan ruang dan waktu, berbagai pendapat dan teori terus mengemuka dalam mendukung konsep desentralisasi politik dan desentralisasi administrasi, bahkan telah berkembang keranah ilmu ekonomi, hukum, sosiologi dan. Indonesia memiliki karakteristik khas yang2. Desentralisasi politik seringkali membutuhkan reformasi konstitusional atau undang-undang, pengembangan partai politik yang majemuk, penguatan lembaga legislatif, pembentukan unit politik lokal, dan dorongan kelompok kepentingan publik yang efektif. Bertolak dari pengertian desentralisasi yang luas, A. Contoh Dinamika Politik, atau Lokal Politik. Sisi Gelap Desentralisasi Memicu Berkembangnya Politik Dinasti. 11 DAFTAR ISI. Hal ini mendapat dukungan demokratisasi dengan memberikan pengaruh lebih besar kepada warga negara, atau perwakilan dalam perumusan dan pelaksanaan. Desentralisasi II. Desentralisasi mencakup penyerahan wewenang pemerintahan di bidang politik dan administrasi. Menurut Bahl (2001:23), desentralisasi fiskal merupakan transfer tanggungjawab dan kewenangan anggaran untuk penerimaan dan belanja dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah serta memberikan mereka kekuatan . Walau-pun demikian, desentralisasi politik tidak serta-merta secara logis memuat de-mokrasi meskipun di dalam pemerintahan yang didominasi oleh lembaga yang dipilih secara mayoritanian (Smith 1985: 12). 1. Pembangunan nasional diarahkan untuk mendukung upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat,. 1. Sebenarnya, kantong-kantong kemiskinan tidak hanya terjadi3 Implikasi Desentralisasi; 4 Perkembangan Desentralisasi; 5 Politik Lokal dan Posisi Kepala Daerah; 6 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah; 7 Reformasi Organisasi Pemerintah Daerah; 8 Ujian Tengah Semester; 9 Tata Kelola Sumber Daya Daerah; 10 Kebijakan dan Perencanaan Daerah; 11 Evaluasi Kinerja Pemerintah DaerahNilai dasar desentralisasi teritorial Nilai ini bersumber dari isi dan jiwa Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejalan dengan hal tersebutNamun, pada intinya, penulis ingin mengungkapkan bagaimana pola politik/kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sentralisasi dan desentralisasi atau sering diibaratkan paham neo-liberalisme. Desentralisasi politik bertujuan untuk memberi warga negara atau perwakilan terpilih mereka lebih banyak kekuasaan dalam. al, 1995; Devas, 1997; Rohdehwold, 1995), namun elemen-elemen utamanya tidak pernah terlaksana. Smith. Pemerintahan pusat atau terpusat yang. desentralisasi yang ada adalah Desentralisasi administrasi, desentralisasi fiskal dan desentralisasi politik, dengan masing-masing kharakteristik (sifat): 6 Jenis desentralisasi menurut Fesler adalah: the doctrinal, the political, the administrative dan the dual role, Unit 26 Decentralization debate. Desentralisasi merupakan sebuah konsep yang mengisyaratkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan. Banyak kalangan berpendapat. Perangkat pelaksananya adalah perangkat daerah itu sendiri. Kata Kunci: Desentralisasi Politik, Otonomi Daerah, Desentralisasi Pendidikan, Partisipasi Masyarakat Pendahuluan Pembicaraan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah, ibarat dua sisi mata uang antara satu dan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Berbagai argumen dapat dipakai dasar untuk mendukung kebijakan politik desentralisasi. Berikut ini pengertian dan tujuan dari dua sistem tersebut. KOMPAS. Sedangkan desentralisasi politik yaitu pelimpahan wewenang pembuatan keputusan dan pengendalian tertentu terhadap sumber-sumber daya yang diberikan kepada badan-badan pemerintah regional maupun lokal (Yoyon Bahtiar Iriyanto, 2011: 68). Tokoh-tokoh politik lokal bermunculan dengan aneka gagasan inovatif untuk membangun daerah. 2 Desentralisasi asimetris mencakup desentralisasi politik, ekonomi, fiskal, dan administrasi, namun tidak harus seragam untuk semua wilayah negara, dengan mempertimbangkan kekhususan masing-masing daerah. Desentralisasi asimetris mencakup desentralisasi politik, fiskal, keuangan, dan administrasi, tetapi tidak harus disatukan di semua wilayah negara, dan rincian setiap wilayah perlu dipertimbangkan. Larry Diamond (2004) bahkanDESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA DUA DEKADE IMPLEMENTASI DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA 2021 Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Komplek Kementerian Keuangan Gd. ”. staatkundige decentralisatie (desentralisasi ketatanegaraan atau lebih sering disebut dengan desentralisasi politik), bukanSejak tahun 2001, Republik Indonesia telah memulai program desentralisasi politik dan ekonomi yang pada dasarnya mengubah ilmu ekonomi negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia. Sebelum era reformasi, sistem pemerintahan desentralisasi diperkenalkan di Indonesia saat pemerintahan Belanda melalui Regering Reglement (RR) yang di tetepkan pada tahun 1854, yang berisiskan Hindia Belanda. Selanjutnya, hampir semua perhatian diberikan pada upaya mengelaborasi dan mengidentifikasi desentralisasi administrative, yang dikategorikan atas tiga tipe yaitu: dekonsentrasi, devolusi dan delegasi. Desentralisasi Politik. Pertahanan dan keamanan. Tujuan desentralisasi dalam perspektif desentralisasi politik Secara umum, perspektif desentralisasi politik lebih menekankan tujuan yang hendak dicapai pada aspek politis, antara lain. desentralisasi dan egaliter membawa. Foto: Wikimedia Commons. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Ilmu Politik, Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia. tirto. Bagaimana persisnya kebijakan ini, mari. Perubahan haluan dari politik lama yang tersentralisasi dan terkontrol kepada politik baru yang terdesentralisasi dan egaliter membawa angi segar bagi politik lokal di Indonesia. Desentralisasi politik membutuhkan reformasi konstitusi atau Undang-Undang, pengembangan partai politik, pembentukan unit politik lokal, hingga dorongan dari kelompok kepentingan publik yang efektif. Sedangkan pada era berlakunya UU Nomor 32/2004 sampai dengan saat ini, desentralisasi politik dan administratif secara regulatif/empirik dicoba diseimbangkan dengan mengurangi penekanan pada desentralisasi politik. desentralisasi dapat lebih memberikan kepuasan bagi daerah-daerah karena sifatnya yang lebih langsung2. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan desentralisasi?. satu sama lain dan seyogyany a dilaksanakan ber sama- Atas dasar itu Amrah Muslimin mengelompokkan asas pemerintahan menjadi tiga varian desentralisasi, yaitu desentralisasi politik, desentralisasi fungsional, dan desentralisasi kebudayaan. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi yang. Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dalam Pembukaan Seminar Nasional “Konsep Desentralisasi Asimetris dalam Negara Hukum Pancasila” dan Penandatanganan Nota Kesepahaman yang diselenggarakan oleh Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar (UTU) di Meulaboh, Aceh, pada Sabtu (22/10). Kesatuan dapat direkatkan dalam suasana politik desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberi kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk. Sementara itu, desentralisasi merupakan kebalikan dari sentralisasi. Artinya, ukuran untuk mengaudit mutu desentralisasi harus dikembangkan dalam dimensi pemerintahan yang bertanggung jawab, sebagai ukuran bekerjanya rezim desentralisasi yang menyejahterakan. Pemerintahan pusat dan daerah juga mempunyai sistemnya sendiri dalam mengatur wilayahnya. Implementasi desentralisasi politik • Di sebagian besar negara federal, proses desentralisasi melibatkan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab oleh negara-negara berdaulat kepada sebuah pemerintahan pusat yang dibentuk melalui proses konstitusional. pengumpulan data dilakukan dengan teknik library research. Orde Baru mewariskan sebuah struktur kekuasaan dalam politik. 2019 •. 2. desentralisasi politik adalah mem-berikan keleluasaan yang lebih besar kepada warga negara atau para wakil yang duduk di lembaga perwakilan dalam proses pembuatan keputusan publik. Lalu yang kedua ada fase. Pada dasarnya, desentralisasi adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang awalnya dipegang pemerintah pusat diberikan kepada pemerintah daerah. Pada dasarnya tiada suatu negara yang mempunyai wilayah yang luas akan mampu memerintah secara efektip semua aspek pemerintahan tanpa menjalankan kebijakan desentralisasi. Romli, Lili. Upaya ini didorong oleh kenyataan bahwa daerah harus mempunyai dana yang cukup untuk melakukan kegiatan, baik itu rutin maupun pembangunan. Desentralisasi artinya bentuk relasi pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan. Desentralisasi di-maksudkan untuk meningkatkan pembangu-nan kesejahteraan suatu negara. Desentralisasi dan sentralisasi, keduanya merupakan metode pengelolaan kewenangan dalam suatu organisasi. Pengertian Politik Etis, Tokoh-tokoh, Hingga Dampaknya. Dalam Dekonsentrasi dilakukan transfer kompetensi atau kekuasaan administratif bagi lembaga yang sama. Di depan mata, terlihat jelas bagaimana desentralisasi diiringi denganPada tahun 1980-an konsep desentralisasi mulai meluas cakupannya yaitu memasukkan pembagian kekuasaan politik, demokratisasi, liberalisasi pasar, serta memperluas ruang lingkup untuk pengambilan keputusan sektor swasta. "Digitalisasi telah menghadirkan desentralisasi komunikasi politik. 3 Demikian pula halnya. Melalui penyelenggaraan pilkada, pemimpin daerah dipilih secara langsung oleh rakyat daerah, sehingga diharapkan mewakili kepentingan rakyat di daerah. Hadiz, Vedi R. Desentralisasi administrasi bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Desentralisasi kebudayaan, yakni pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri, seperti ritual kebudayaan. Dalam sistem sentraliasi konsentrasi kekuasaan politik atau otoritas pemerintahan ada pada tingkat nasional. David Osborne dan Ted Gabler memaparkan kelebihan dari asas desentralisasi, yaitu: Desentralisasi jauh lebih fleksibel daripada pemusatan kekuasaan. Otonomi khusus merupakan bentuk dari desentralisasi politik asimetris menengahi konflik yang melanda Papua. Sebenarnya, apa yang kita maksud dengan Sentalisasi dan desentralisasi ? Sentralisasi berasal dari kata bahasa Inggris “centre” yang berarti di tengah atau. Ada tiga bidang yang dipakai dalam politik etis tersebut, yakni irigasi, emigrasi, dan pendidikan. Tujuan Politik desentralisasi menurut Bungaran Simanjutak dalam buku (Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia: 2011), bila cita-cita pembentukan dan pemberlakukan sistem pemerintahan desentralisasi berbentuk otonomi daerah untuk mempercepat kemakmuran, kedekatan rakyat kepada akses kekuasaan. Salah satu contoh penerapan asas dekonsentrasi adalah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. desentralisasi dalam kerangka otonomi daerah. Abstract. Contoh Desentralisasi. Masa–masa transisi demokrastisasi di daerah tentunya mengalami tahapan demi tahapan proses yang menentukan keberlangsungannya. 32 Tahun 2004, daerah dapat dikatakan mendapatkan otonomi penuh dalam arti daerah dapat. desentralisasi fiskal, yang ketigany a saling berkaitan erat . ISBN: 978-979-420-968-4. Menurut PBB, desentralisasi adalah suatu hal yang merujuk kepada pemindahan kekuasaan dari pemerintah pusat, baik melalui dekonsentrasi pada pejabat wilayah ataupun melalui devolusi pada badan-badan otonom daerah. Asas desentralisasi pemerintahan daerah di Indonesia itu sesuatu yang unik, seakan tidak pernah selesai dan tidak pernah. 1. Pengertian Desentralisasi – Sejak sejumlah dekade yang lalu sejumlah negara sudah dan sedang mengerjakan desentralisasi, motivasi gejala ini terutama diakibatkan oleh dalil politik. Desentralisasi sendiri merupakan bentuk. hastuti@gmail. JURUSAN ILMU POLITIK. Imam (2012) menyatakan bahwa desentralisasi pada dasarnya dapat dibedakan pada 3 bagian besar yakni desentralisasi politik, desentralisasi administrasi dan desentralisasi fiskal, ketiganya saling berkaitan erat satu sama lain dan seyogyanya dilaksanakan bersama-sama agar berbagai tujuan otonomi daerah. Zuhair Zahid Tata Sampul: Intermata Design Penyelaras Akhir: Lazua Tim Pra & Pasca. Desentralisasi telah berlangsung di wilayah Indonesia semenjak masa colonial yg lebih bertujuan untuk pengaturan administratif demi maksimalisasi laba ekonomi kolonialis. angin segar bagi politik lokal di. 2. Berikut tiga bidang tersebut, yakni: Irigasi (pengairan) Pada pengairan pemerintah Belanda membangun dan memperbaiki irigasi.