salah satu prinsip atau karakteristik kepemerintahan yang baik menurut undp. Agar kepemerintahan yang baik menjadi realitas dan berhasil diwujudkan, diperlukan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan masyrakat. salah satu prinsip atau karakteristik kepemerintahan yang baik menurut undp

Good Government Governance merupakan tata kelola pemerintahan yang baik yang sudah diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia. Dalam kaitan dengan karakteristik dari good governance tersebut, dalam Peraturan Pemerintah No. a. bagai lembaga eksekutif dan legislatif dalam mengambil keputusan mengenai peraturan yang akan dibuat. Sumarto berpendapat: salah satu karakteristik dari good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik atau kepemerintahan yang baik adalah partisipasi. Prinsip-prinsip Good Governance antara lain adalah prinsip partisipasi (participation), penegakanoleh Bank Dunia, IMF, UNDP, ADB dan lainnya. Participation. Pada hakekatnya tujuan tata kepemerintahan yang baik (good governance) adalah tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan/pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antar semua komponen pelaku (negara, masyarakat madani, lembaga-lembaga masyarakat, dan pihak swasta). Konsep Good Governancy Secara terminologis governance dimengerti sebagai kepemerintahan sehingga masih banyak yang beranggapan bahwa governance adalah sinonim dengan government. Aturan Hukum : Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh. mempraktekkan prinsip-prinsip good governance (kepemerintahan yang baik). Kemandirian (independency) 5. Dengan begitu, akan terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Mewujudkan 'Good Governance' Melalui Inovasi. * TEORI PEMERINTAHAN * Aktor dalam menjalankan Governance adalah (1) government, (2) swasta, dan (3) rakyat yang. Konsep mengenai good governance dapat ditemukan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, dalam penjelasan Pasal 2 (d) mengartikan kepemerintahan yang baik sebagai kepemimpinan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip. Ada beberapa prinsip Good Governance menurut UNDP (United Nation Development Programme), 1997, yaitu (1) partisipasi, (2) kepastian hukum, (3) transparansi, (4). , Hukum Administrasi dan Good Governance, Jakarta: Universitas Trisakti, 2012, h. In document MEMAHAMI BIROKRASI PEMERINTAHAN DAN PERKEMBANGAN. 2002) Sedangkan menurut UNDP, prinsip. 23. diiringi dengan penerapan prinsip Good Governance (kepemerintahan atau tata pemerintahan yang baik). menerapkan prinsip kepemerintahan yang baik dalam pengelolaan sumber-sumber yang strategis seperti halnya penerbitan izin usaha pertambangan (IUP). Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Menurut UNDP (1997), good governance memiliki sepuluh prinsip utama, yaitu. Konsep ini muncul disekitar tahun 1996. hanya merupakan salah satu struktur yang mempengaruhi pengambilan dan pengimplementasian keputusan, sementara diluarnya. 101-109 | 102 Pendahuluan. Pada saat itu lembaga internasional seperti United Nation Development Program (UNDP) dan World Bank mengenalkan terminologi ini sebagai. Paticipation, yaitu setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusa, baik secara langsung maupunkeseluruhan karakteristik atau prinsip good governance tersebut saling memperkuat, terikat, dan tidak dapat berdiri sendiri. Good governance ini dapat berhasil bila pelaksanaannya dilakukan dengan efektif, efisien, responsive terhadap kebutuhan rakyat, serta dalam suasana demokratis, akuntabel, dan transparan. 4. Di antara 14 prinsip dalam good governance menurut UNDP itu, salah satu yang sangat penting adalah keterbukaan dan transparansi. Prinsip. dengan transparansi pemerintahan sebagai salah satu karakteristik Good Governance sebagaimana konsep yang ditawarkan United national Development Program (UNDP). Semua divisi dari pemerintahan saling bersinergi untuk bekerja sama dalam memberikan. Apakah menurut Anda dokumen. B. Telp. Beberapa di antaranya sebagai berikut. Anda juga mampu menganalisis esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan dalam pembangunan bangsa dan karakter yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, dan mampu menyajikan hasil53. Terminologi good governance memang belum baku, tetapi sudah banyak definisi yang coba membedah makna dari good governance. Konsepsi Good Governance 1. Suatu negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik akan memiliki orientasi yang tinggi untuk kepentingan bersama. Menurut Prof Safri Nugraha antara birokrasi dan birokrat adalah merupakan satu kesatuan pengertian dalam artiUnited Nations Development Program (UNDP) dalam dokumen ke-bijakannya yang berjudul "Governance for Sustainable Human Develop­ment" (1977), mendefinisikan kepemerintahan (governance) sebagai berikut: "Governance is the exercise of economic, political, and administrative au­thority to a country's affairs at all levels and means by. Secara umum indicator pemeritahan daerah yang baik adalah ditunjukkan oleh prinsip/karakteristik kepemerintahan yang baik itu sendiri. kekuasaan yang sah atau kekuasaan yang memiliki legitimasi. pemangku kepentingan Jawab: c. Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. 2. Berikutnya UNDP (1997) dalam srijanti, dkk ( 2006: 222) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam paraktik penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, meliputi : partisipasi (participation), aturan hukum ( rule of law), transparansi (transparency), daya tanggap (responsiveness), berorientasi konsensus. Praktek yang terbaiknya disebut good governance (kepemerintahan yang baik). Birokrasi sebagai organisasi formalPrinsip-prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam good governance dikemukakan oleh UNDP meliputi: 1. Untuk lebih dipahami makna sebenarnya dan tujuan yang ingin dicapai atas good governance, maka. Dalam versi World Bank, Good Governance adalah suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik. Pengertian good governance sering diartikan sebagai kepemerintahan yang baik. 1. Tidak hanya itu, dalam good governance juga dapat menciptakan hukum dan kerangka kerja politik bagi pertumbuhan aktivitas usaha. 3 Peranan yang dimainkan oleh seseorang atau institusi / organisasi dapat saja digelar melalui peran yang sejenis pada karakteristik. c. Hal ini antara lain tercermin dari tuntutan yang gencar dari masyarakat kepada para penye-lenggara Negara, baik di pemerintahan, dewan perwakilan maupun yudikatif untuk menyelenggarakan. Definisi dan Konsep Collaborative Governance Salah satu tipe dari konsep penyelenggaraan pemerintahan atau governance yakni disebut konsep collaborative governance atau 6Abiradin Rosidi dkk. Keterbukaan informasi merupakan salah satu prinsip yang penting dari good. Nugroho. merupakan salah satu prinsip yang harus dilaksanakan secara utuh oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. 1. Transparansi (transparency) 3. Akuntabilitas 2. Selanjutnya, banyak definisi tentang good governance, namun definisi yang paling umum adalah kepemerintahan yang baik. Apa saja prinsip-prinsip good governance menurut UNDP? Prinsip-prinsip good governance menurut UNDP adalah partisipasi, transparansi, responsif, konsensus. Pertama, praktik governance. Transparansi merupakan proses keterbukaan menyampaikan informasi atau aktivitas yang dilakukan. Bagikan di Facebook, terbuka di jendela baru. Pengertian good governance menurut World Bank adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal and. Pemerintah sudah menerapkan sejumlah prinsip Good Governance. Menurut Bank Dunia good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien,. Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (political society). Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat, 3. 101 Tahun 2000, dirumuskan pengertian Kepemerintahan Yang Baik (good governance) yaitu: “Kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi,. Pembaruan pelayanan publik dapat mendorong pengembangan terwujudnya good governance di indonesia adalah pertama, perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai penting oleh semua. 3. profesionalitas, merupakan peningkatan kemampuan dan moral. Diantara aturan-aturan dimaksud adalah: 1. . lahirnya konsep kepemerintahan. Transparansi3. Pengelolaan anggaran merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam menentukan kualitas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja. ” Dan Instansi pemerintah yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas pengawasan intern ini disebut sebagai Aparat pengawasan intern Pemerintah(APIP) yang terdiri dari: 1. Eksistensi pemerintahan yang baik atau yang sering disebut good governance yang selama ini dielukan-elukan faktanya saat ini masih menjadi mimpi dan hanyalah sebatas jargon belaka. 3) Bisa menciptakan dan mengomunikasikan visi, misi, dan program dengan baik. Kepemerintahan yang baik, menurut UNDP (1997) mengindentifikasi lima karakteristik:Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) Lembaga Administrasi Negara dalam buku Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI) merumuskan bahwa tata kepemerintahan yang baik secara tersurat maupun tersirat tertuang dalam tata nilai penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,. dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, meliputi :. Good governance dapat dipahami dengan menerapkan dasarnya delapan karakteristik adalah : Partisipasi aktif; Tegaknya Hukum (Rule of law); Transparansi; Responsif; Jadilah musyawarah untuk memperoleh konsensus berorientasi; Keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua orang. Politik dan administratif, untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatan dan masyarakat, salah satu komponennya adalah pemerintahan yang bersih, yaitu pemerintahan yang didasarkan atas keabsahan bertindak dari pemerintah. prinsip kepemerintahan yang baik dasarnya mengandung nilai yang bersifat objektif dan rasioanal, bila diterapkan dengan baik, menjadi tolak ukur / Indakator dan ciri/karakteristik kepemerintahan yang baik. Pengantar Ilmu Administrasi Publik adalah kajian akademik yang meliputi deskripsi, eksplanasi dan evaluasi terhadap proses implementasi kebijakan publik dan pengaturan sumberdaya serta pemanfataannya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi publik. Menurut UNDP dalam Sedarmayanti (2012:44) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, meliputi:Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Salah satu prinsip atau karakteristik kepemerintahan yang baik menurut UNDP yang menekankan pada kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan adalah? beserta jawaban penjelasan dan pembahasan lengkap. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Berkeadilan D. 3. Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) Salah satu instrumen hukum yang sangat penting dalam mewujudkan. . Beberapa kejadian penting dalam satu dekade. (termasuk nilai-nilai yang ada dalam Pancasila). disebut kepemerintahan yang baik (good governance). Sebelum konsep kepemerintahan yang baik diterapkan pengetahuan atau wawasan, kesopanan, santun, kepercayaan diri dan respek terhadap konsumen, aktor yang paling berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. Karakteristik dan Prinsip Good governance UNDP mengajukan 9 karakteristik good governance sebagai berikut: 1. Konsepsi kepemerintahan dan kepemerintahan yang baik sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, jelas merupakan suatu pemikiran. 3. Berbeda dengan Government yang berarti pemerintah, Governance bukanlah kata yang merujuk pada subyek tertentu. Menurut Model Partisipasi dan Demokrasi, kepemerintahan yang ideal adalah pemerintahan yang mendorong. Mengacu pada definisi yang dikemukakan Word Bank dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan good governance. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa negara. karakteristik atau prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam pemerintahan yang baik (good government governance) adalah: 1. 2013. karakteristik dan nilai yang melekat dalam praktik governance yang baik. Sedangkan World Bank. Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip Good governance di urai satu persatu sebagaimana yang tertera dalam UNDP ( United Nations Deveploment Programe ) mengemukakan 10 buah prinsip Good governance yaitu ”karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang. Menurut George Scott, peran yang dilakukan oleh suatu kelompok, badan, atau organisasi yang bernaung di bawah negara atau pemerintah atau publik dapat diwujudkan PP No. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi sedangkan wilayah-wilayah administratif di. Participation setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung, maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili. 8 UNDP dalam workshopnya menyimpulkan bahwa “that good governance system are participatory, implying that all members of governance institution. 12 Adapun unsur atau karakteristik good governance menurut UNDP adalah: 1. 101-109 | 102 Pendahuluan. dan menjadi prioritas sebagai kunci masuk untuk melaksanakan kepemerintahan yang baik di Indonesia. Berdasarkan peraturan pemerintah No. dan muncul pada awal 1990-an. Di dalamnya, dimuat bahwa reformasi. Akan tetapi, ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsipprinsip utama yang melandasi good governance, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Yudi Rusfiana Cahya Supriatna (Page 52-0) merupakan nilai dan paradigma baru yang mengemukakan dalam pengelolaan administrasi publik, akibat dari pola penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sesuai lagi dengan. lahirnya konsep kepemerintahan. Tata kelola yang baik, dalam bahasa Inggris Good Governance adalah serangkaian proses yang berlaku untuk kedua organisasi sektor publik dan swasta untuk menentukan keputusan. Adapun salah satu indikator penting dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN adalah akuntabilitas. Karakteristik Kepemerintahan yang Baik menurut UNDP (1997) UNDP mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan kepemerintahan yang baik adalah, mencakup : 1. . istiadat daerah setempat dan berwibawa. Menurut UNDP (1997), good governance memiliki sepuluh prinsip utama, yaitu. Menurut UNDP, “governance” memiliki tiga 2. Padahal, persoalan akibat huru-hara menggulingkan tirani pemerintahan pun belum tuntas, harus pula berkemas dengan segala kemelut derasnya. Salah satu syarat mewujudkan cita-cita good governance dalam konteks memperbesar partisipasi masyarakat adalah. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakilikepentingannya. Participation setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung, maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya, yang dibangun. Salah satu tuntutan masyarakat terhadap reformasi adalah reformasi birokrasi dalam pelayanan publik. Negara kesatuan adalah bentuk negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal. Participation Partisipasi R. swasta dan masyarakat. pengetian akan segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang. 5. Makna Governance Sejak tumbangnya rezim Orde Baru dan digantikan dengan gerakan reformasi, istilah Good Governance begitu popular di Negara Indonesia ini. Menurut Bank Dunis good governance merupakan suatu konsep pada penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework. Dalam buku Kewarganegaraan & Masyarakat Madani (2019) karya Heri Herdiawanto dan kawan-kawan, dijelaskan prinsip-prinsip penyelenggarakan good. Memberikan pelayanan yang efisien dan biaya murah. 2. Pengertiaan governance menurut World Bank yang dikutip oleh Mardiasmo (2009) memberikan definisi governance sebagai : “The way state power is used in managing economic and social resources for development of society”. Karakteristik Good Governance Menurut Undp. Maka penelitian mengenai penyelenggaraan tata pemerintahan yang Sementara itu, menurut Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa ( UN Commission on Human Rights) mengidentifikasi prinsip-prinsip dalam good governance yaitu transparansi, pertanggungjawaban ( responsibility ), akuntabilitas, partisipasi dan ketanggapan ( responsiveness ) sebagai prinsip kuncinya. Sehingga apabila salah satu atau lebih dari unsur-unsur tersebut hilang atau mengalami kendala dalam. Selain itu,. Tata kelola ini dijalankan dengan prinsip demokrasi secara efisien, yang berarti penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif,. Participation. Secara umum indicator pemeritahan daerah yang baik adalah ditunjukkan oleh prinsip/karakteristik kepemerintahan yang baik itu sendiri. Berikut ini penjelasan beserta contoh penerapan 11 prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik: Keterbukaan dan Transparansi (opennes and transperancy) didefinisikan sebagai upaya organisasi pemerintah untuk bersikap terbuka dan menyediakan semua informasi yang secara legal dapat dirilis secara akurat, mudah. SEJARAH GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA Indonesia yang ditandai dengan anjloknya harga minyak tahun 1980-an. Asas Tertib Administrasi;. Tata kelola yang baik, dalam bahasa inggris good governance adalah serangkaian proses yang berlaku untuk kedua organisasi sektor publik dan. Collaborative Governance 1. Putriana, 2014 Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap. Apa kaitan antara pelayanan prima dengan kepemerintahan yang baik ? 73 Soal. Salah satu pertimbangan. UNDP dalam Sedarmayanti (2012:5) mengemukakan juga bahwa karakterisitik atau prinsip yang. Karakter bangsa adalah kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang khas baik yang tecermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan. DASAR-DASAR KEPEMERINTAHAN YANG BAIK. Azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dianggap sebagai prinsip yang digunakan sebagai. Mardiasmo mengungkapkan karakteristik Good Governance menurut UNDP adalah: participation,. Slideshow 4287157 by amable2. diiringi dengan penerapan prinsip Good Governance (kepemerintahan atau tata pemerintahan yang baik). Salah satu contoh adalah adanya realisasi dari penerapan asas good governance pada pengaturan pengelolaan keuangan Negara. Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah, dari sentralisasi ke desentralisasi, dari terpusatnya kekuasaan pada pemerintah dan. Tinjauan dasar tentang Definisi Kepemimpinan Reframing Dalam Menentukan Arah Organisasi Teori-Teori Dasar Public Relations Matahari Atau Bumi. Prinsip kepemerintahan yang baik (good governance) adalah merupakan kebutuhan masyarakat dalam pelaksanakan pemerintahan dan pembangunan oleh Pemerintah. Transparansi. Begitu juga dengan masyarakat sangat tergantung dengan dunia usaha untuk dapat melangsungkan dan memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya UNDP mengartikan partisipasi sebagai karakteristik pelaksanaan good governance adalah keterlibatan masyarakat dalamPartisipasi (Participation), yaitu setiap warga masyarakat memiliki hak suara atau aspirasi yang sama yang dapat disampaikan baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan. Salah satu hal yang mendasar. Kata kunci: tata kelola keuangan, dan kepemerintahan yang baik. saja digelar melalui peran yang sejenis pada karakteristik. “Kepemerintahan yang mengemban akan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akutabilitas, transparansi, pelayanan. Penyelewengan hukum. Adapun kelima unsur tersebut. 2. (0251) 8249001 ‐ 8249003 Fax. com Karakteristik dari “Good Governance” berdasarkan penelitian UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP) pada Tahun 2000, kemudian dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), meliputi unsur – unsur sebagai berikut: PARTICIPATION ~ Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui. 3. Untuk lebih dipahami makna sebenarnya dan tujuan yang ingin dicapai atas good. 2. Apabila ketiga faktor Karakteristik Good Governance. Sumarto berpendapat: salah satu karakteristik dari good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik atau kepemerintahan yang baik adalah partisipasi. Demikian juga dengan transparansi dimana memiliki aspek pendukung pada prinsip Good Governance untuk dilaksanakan oleh pemerintah. Kepercayaan (trust), merupakan salah satu modal sosial, dapat beroperasi pada arena individu maupun institusi dan ruang publik dengan melibatkan publik (public trust). Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan / kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat. Untuk mewujudkan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance), pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi di dalam kegiatan pemerintahan tidak dapat dihindarkan. maupun tidak tertulis sebagai bagian dari norma dan kebiasaan yang baik. Konflik sosial budaya. Bahkan dalam. mampu membuat masyarakat yang mandiri dan meningkatkan kualitas masyarakat ke depannya. Melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila sebagai dasar Negara keharusan karena…. Pengertian Good Governance. daya tanggap d. (0251) 8248986 ‐ 8248987 Email : pusdiklat@bpkp. PPT - MEMBANGUN TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK PowerPoint Presentation, free download. Responciveness. Intern. Alasan yang melatarbelakangi ketertarikan tersebut adalah: 1. Salah satu alat dalam konsep ini adalah kepemerintahan. Keterbukaan43 karena tidak efisien, tidak bersih, tidak demokratis. Akuntabel Menurut United Nations Development Program, terdapat beberapa prinsip penting yang terkandung dalam Good Governance, yaitu (1) partisipasi, (2) kepastian hukum, (3) transparansi, (4) tanggung. UNDP, bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, antara lain : • Partisipasi Setiap orang atau setiap masyarakat harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga.